Pati, Portaljateng.com – Audensi pertanyakan dana CSR (Corporate Sosial Responsibility). Kumpulan organisasi masyarakat atau ormas yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Pati (KLP) di Rumah Sakit Keluarga Sehat (RS KSH) Senin 20 Nopember 2023, pulang dengan rasa kecewa.
Di ruang audensi antara KLP dengan pihak RS KSH, Manager Public Relation dan Marketing RS KSH Pati Laurentina Karissa Komala Dewi didampingi Humas Anie Setiawan mewakili Dirut, tidak bisa memberikan keterangan terkait besaran dana CSR yang dikeluarkan tiap tahunnya.
Padahal, lanjut pria yang akrab disapa Yayak Gundul ini, keterbukaan informasi terkait besaran dana CSR sangat penting. Sebab jika tidak, pertanyaan berapa besaran dan untuk apa dana CSR digunakan, akan menjadi tanda tanya di masyarakat.
“CSR ini kan wajib untuk membantu masyarakat. Tapi audensi hari ini jawaban mereka tidak tahu. Selama 17 tahun KSH di Pati, tidak pernah ditanyakan besar kecilnya CSR. Ini parah, padahal tuntutan kita minta data. CSR yang diberikan untuk masyarakat Pati berapa, jangan-jangan pajaknya ngawur,” tegasnya.
Pihak KLP kedepan akan bersurat ke pihak RS KSH untuk mengadakan pertemuan kembali, dengan mengundang pihak Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kantor Pelayanan Pajak (KKP).
Yayak berharap, dengan adanya pertemuan bersama instansi terkait nantinya dapat membuka fakta terkait besaran dana CSR hingga pajak yang dikeluarkan oleh RS KSH tiap tahunnya.
“Artinya surat ini tidak dibaca, terkait CSR-nya tidak tahu. Jadi hari ini KSH parah. Nanti kita tanya ke Inspektur, KKP, dan BPKAD bayar pajaknya bagaimana,” imbuh Yayak Gundul.
Selain dibuat kecewa karena ketidakterbukaan informasi yang diberikan, pihak KLP juga kecewa audiensi hari in tidak ditemui oleh Direktur Utama (Dirut) RS KSH dan hanya ditemui oleh Manager Marketing dan Humas.
Sebelumnya, Manager Public Relation dan Marketing RS KSH Pati Laurentina Karissa Komala Dewi mewakili Dirut enggan memberikan jawaban terkait besaran nominal dana CSR yang dikeluarkan.
“CSR memang kita kelola sendiri. Untuk nominalnya, mohon maaf kami tidak bisa memberikan jawabannya. Jadi kita bisa memberitahu data dalam bentuk kegiatan yang kita lakukan. Kalau dengan Pemkab itu dalam bentuk kegiatan, seperti dalam penanganan stunting itu dokter kami membantu pelayan screening. Selain itu saat kekeringan kemarin kita koordinasi dengan BPBD, mana daerah yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.
(Why/Sty)
