PATI, Portaljateng.com – Meski baru berdiri, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Pati sudah memberikan prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Pati, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2023 lalu yang berhasil menyumbangkan 8 medali.
Namun, sayangnya dana hibah pengembangan atlet yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sangat sedikit.
Ketua POBSI Endro Edy Yulianto Pati mengatakan bahwa POBSI mulai eksis di Kabupaten Pati pada tahun 2020.
“Sebetulnya tahun 2012 sudah ada, cuma nggak jalan akhirnya vakum. Tahun 2020 baru dibentuk lagi. Artinya eksis itu baru satu periode ini,” ungkapnya, Kamis (4/4/2024).
Meski begitu, dalam ajang Porprov tahun lalu POBSI berhasil menyumbang banyak medali untuk kontingen Pati. Di antaranya, 1 emas, 1 perak, dan 6 perunggu.
“Itu bagi kami sangat menggembirakan, karena POBSI baru terbentuk dan baru pertama kali ikut di ajang Porprov,” tuturnya.
Namun, dirinya sangat menyayangkan dana hibah yang diberikan Pemkab Pati untuk POBSI sangat sedikit, yakni Rp 15 juta. Anggaran sebesar itu, menurutnya kurang layak.
“Saya kira sangat jauh untuk berprestasi lagi di ajang Porprov ke depan atau kegiatan keolahragaan biliar ke depannya,” ujarnya.
Ia mengatakan sebetulnya pihaknya mengusulkan anggaran sebesar hampir Rp 100 juta. Menurutnya, anggaran segitu wajar karena alat dan biaya latihannya mahal.
“Alat-alat juga mahal. Untuk latihan aja kita mahal. Sebagai contoh yang ada di Pati itu sewa meja per jam Rp 35 ribu. Jadi angka sekitar Rp 100 jutaan saya kira tidak terlalu berlebihan,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mengaku bingung parameter dinas terkait apa yang digunakan untuk menentukan terkait besaran dana hibah.
“Kami hanya berharap dinas terkait atau institusi terkait bisa memikirkan untuk lebih menambahi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati Mustamaji saat dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya tidak diberikan wewenang untuk menentukan besaran hibah yang diberikan kepada masing-masing cabor.
Menurutnya, selama ini yang berwenang menentukan anggaran adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati.
“Itu ranahnya dinas. Kami garis bawahi untuk berprestasi itu ranahnya KONI, sementara soal anggaran kami tidak diberikan wewenang. Jadi kalau mau minta klarifikasi ya ke dinas, gitu,” ujarnya.
Red
