PATI, Portaljateng.com – Masyarakat Kabupaten Pati yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat mendatangi kantor DPRD Pati pada Jumat (1/3). Kedatangan puluhan massa ini setidaknya menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, massa ingin agar hak angket yang digaungkan oleh rakyat segera direalisasikan. Kedua, massa merasa kecewa dengan sikap presiden Jokowi yang diduga turut campur pada Pemilu kemarin, serta menutup agar harga sembako terutama beras bisa distabilkan.
Massa demo juga dilengkapi dengan spanduk bertuliskan turunkan presiden Jokowi, tolak pemilu curang, turunkan hak angket, hingga turunkan harga beras.
Sumadi, selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan keluh kesahnya atas dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu kemarin. Pihaknya menuntut agar DPRD Kabupaten Pati bisa mendukung aksinya ini dan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat mendukung realisasi hak angket.
Disamping menggulirkan hak angket, Sumadi juga mengorasikan campur tangan presiden Jokowi selama masa kampanye presiden lalu. Untuk itu dirinya meminta agar presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia, karena dirasa telah menciderai kehidupan demokrasi.
“Rakyat Indonesia harus cerdas. Turunkan hak angket, jangan mau dipolitisi bansos supaya kekuasaan langgeng. Bongkar semua, kami tolak dinasti tirani,” ungkapnya.
Kebijakan presiden Jokowi dalam membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras saat masa kampanye lalu juga disinyalir oleh massa merupakan suatu tindakan untuk kepentingan politik.
Apalagi , dampak dari bagi-bagi bansos tersebut menjadikan harga beras saat ini melambung tinggi. Sehingga, massa menilai rakyatlah yang menjadi korban dari intrik Jokowi untuk memuluskan langkah sang anak yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto sebagai presiden.
“Bagaimana suaranya wong cilik, saat ini harga mahal semuanya. Jangan mau dibodohi. Bansos yang diberikan juga dari uang rakyat yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang,” sambungnya.
Dengan adanya dukungan DPRD untuk menyampaikan aspirasi berupa hak angket ke pemerintah pusat, massa berharap dapat menciptakan kehidupan demokrasi sebagaimana mestinya.
Red
